Total Pageviews

29/04/2010

KONFLIK ETNIS CINA DAN JAWA DI SURAKARTA

KONFLIK ETNIS CINA DAN JAWA DI SURAKARTA

Drs. Sri Agus, M.Pd [1]

Abstract

Surakarta’s people have been separated by etnicity for a very long time. This stratification are formed in a sharp social hirarchy. By giving them an special residences,it triggered a social segregasion in this society. The fragmentation between native people and immigrants made them living in social separation. It cause a rasialistic hidden conflict. Special economics opportunities and facilities that has given to the Chinese also lead into a social suspiciousness. Rasial conflict with economics background which involved Chinese immigrants and native people can be seen in Sarikat Islam’s case in early 1900. Social perekat is form of the conflict resolution to solve social conflict. It uses many basic aspect which can be found on the society such as norms, culture and convention. It can be named as social capital. In Javanese people, specially Surakarta’s people, social capital appears in gotong royong. This concept brings many positive effects significantly, specially on ethnical association.

Keywords: Konflik etnis, etnis Cina, etnis Jawa, modal sosial

PENDAHULUAN

Kemajemukan yang ada pada bangsa Indonesia, di satu pihak bila disikapi secara arif dan bijaksana merupakan modal dasar sumber daya manusia. Di lain pihak dapat pula menimbulkan kerawanan sosial. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu tragedi yang timbul karena adanya kemajemukan yang tidak disikapi secara arif, sehingga menimbulkan jarak sosial yang menjadi potensi konflik serta dapat menimbulkan disintegrasi sosial. Kerusuhan-kerusuhan tersebut sebagian besar korbannya adalah etnis keturunan Cina. Bahkan dalam berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat, etnis keturunan Cina selalu menjadi sasaran amuk massa, sebagaimana terjadi di Surakarta pada tanggal 14 – 15 Mei 1998.

Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, etnis, di satu pihak merupakan potensi dasar sumber daya manusia yang bila teraktualisasi secara optimal dan diposisikan dalam kerangka cita-cita yang sama, akan menimbulkan kekuatan yang besar. Namun di lain pihak kemajemukan ini berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dalam bentuk konflik sosial. Bahkan identitas sosial yang didasarkan atas satuan daerah, suku, agama, golongan, maupun orientasi ideologi tertentu akan merusak sendi-sendi kebangsaan, lebih-lebih bila didukung oleh elit politik untuk kepentingan tertentu, akan memperkuat tensi pada satuan identitas yang pada titik puncaknya bisa menimbulkan tragedi sosial (Suparlan, 1999; Lubis, 2000).

Selama ini konflik-konflik yang muncul di Indonesia adalah warga negara pribumi dan warga negara non pribumi, khususnya etnis keturunan Cina (Lan, 1999; Gungwu, 1981). Di Indonesia, orientasi multi kulturalisme sebagai konsep ideal yang telah jelas digambarkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ternyata belum mampu mengakomodasikan warga etnis keturunan Cina sebagai bagian integral. Warga keturunan Tionghoa (etnis Cina) belum diterima secara penuh sebagai orang kita. Dari fenomena-fenomena yang nampak pada berbagai kerusuhan, perusakan, penjarahan, pembakaran rumah-rumah, toko-toko dan perusahaan-perusahaan selalu dialamatkan pada milik etnis keturunan Cina. Dari sekian etnis yang ada di kota-kota di Indonesia khususnya Jawa Tengah, etnis keturunan Cina-lah yang sering menjadi sasaran amuk massa dari warga pribumi. Tragedi yang terakhir adalah tanggal 13 – 15 Mei 1998, di mana kota Jakarta dan Surakarta terjadi kerusuhan, penjarahan, pengrusakan dan pembakaran rumah, toko, mobil perusahaan yang hampir seluruhnya milik warga etnis keturunan Cina. (Wibowo, 1999). Khusus kerusuhan di kota Surakarta telah menimbulkan korban yang besar. Berikut data kerusakan kerusuhan.

Tabel 1. Data kerusuhan Mei 1998 di Surakarta

No.

Jenis

Tingkat Kerusakan

Jumlah

1

Perkantoran/Bank

Dibakar/dirusak

56

2

Pertokoan/ swalayan

Dibakar

27

3

Toko

Dibakar/dirusak

217

4

Rumah makan

Dibakar

12

5

Showroom motor/mobil

Dibakar/dirusak

24

6

Tempat pendidikan

Dirusak

1

7

Pabrik

Dibakar

8

8

Mobil/truk

Dibakar

287

9

Sepeda Motor

Dibakar

570

10

Bus

Dibakar

10

11

Gedung bioskop

Dibakar

2

12

Hotel

Dibakar

1

Sumber : Konpilasi data Korem dan Pemda Solo (Dikutip dari Tunjung, 1999)

Data ini juga dimuat dalam harian yang menyatakan kerusuhan tanggal 14 –15 Mei 1998 di Surakarta oleh massa yang membakar dan merusak telah menimbulkan kerugian seluruhnya mencapai 457 millyar (Solo Pos 15 Mei 2000). Sedangkan secara non materiil telah menyebabkan tekanan mental dan gangguan psikologi para korban kerusuhan, dan keluarga serta sanak saudara maupun bagi masyarakat lain (golongan wanita, anak-anak, manula yang rentan penyakit jantung), yang secara langsung mengalami kegoncangan akibat bencana kerusuhan. Kesemuanya itu jika tidak diberikan upaya yang relevan untuk mengatasinya, bukan tidak mungkin menimbulkan masalah yang jauh lebih parah, yang pada akhirnya menjurus pada disintegrasi bangsa. Apabila hal ini terjadi maka jelas akan merupakan bencana besar bagi bangsa Indonesia.

Untuk menghindari timbulnya konflik-konflik serta mencegah timbulnya tragedi yang pernah terjadi, sekaligus guna menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, maka perlu perekat sosial yang dapat menyatukan pandangan, sikap, cita-cita antara warga pribumi dan non pribumi, khususnya golongan etnis keturunan Cina dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik sebagaimana yang sekarang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, perlu diupayakan temuan model pendekatan yang dapat menyatukan pandangan untuk mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Dari berbagai temuan di lapangan selama ini, berbagai penyebab yang diduga merupakan pemicu timbulnya disintegrasi sosial antara lain karena faktor : agama, ekonomi, sosial budaya, politik, asimilasi, diskriminasi dan kebijakan pemerintah. Dari berbagai faktor ini perlu dicari faktor mana yang dominan untuk diupayakan pendekatan dalam rangka mengatasi persoalan hubungan antar etnis. Salah satu upaya pendekatannya adalah dengan model perekat sosial.

Kotamadya Surakarta, yang meliputi 5 (lima) wilayah Kecamatan, wilayah ini sudah beberapa kali terjadi konflik secara terang-terangan antara warga pribumi dengan warga keturunan Tionghoa/etnis Cina. Menurut Hari Mulyadi dan Sudarmono, kerusuhan etnis tahun 1998 merupakan kerusuhan yang ke 7 (tujuh) kali, sebagai peristiwa gesekan dengan etnis keturunan Cina. Mengenai gesekan dengan etnis keturunan Cina sering kali disebut warisan sejarah, karena intensitas kejadiannya cukup tinggi dan cenderung bersiklus. Pertama kerusuhan pernah terjadi pada geger Pecinan yang dimulai dari Roa Malaka Batavia yang kemudian meluas, hingga menjadi penyebab utama Ibukota Kerajaan Mataram di Kartosuro Hadiningrat pindah ke Surakarta Hadiningrat pada 1745. Kedua pembunuhan terhadap penduduk etnis keturunan Cina pada perang zaman Diponegoro atau yang dikenal dengan perang Jawa tahun 1825-1830. Ketiga zaman Sarikat Islam Lama tahun 1911-1912, keempat Sarikat Islam tahun 1916, kelima pasca G 30 S/PKI 1965, dan keenam kerusuhan pada November tahun 1980, serta kerusuhan Mei 1998 merupakan yang ketujuh kali ( Soedarmono,1999. 4-5).

Mengingat rentannya terjadi konflik antara kedua etnis, maka perlu segera dicari pemecahannya. Satu-satunya upaya yang obyektif, adil dan bijaksana ialah melalui kajian mendalam dengan kegiatan penelitian. Hasil penelitian dimaksudkan dapat membantu memecahkan persoalan konflik yang secara potensial bisa terjadi kapan saja. Penelitian ini dilakukan untuk pemetaan bentuk dan jenis, lokasi, kualitas dan kuantitas, motif penyebab konflik yang pernah terjadi dan berpotensi untuk terjadi.

FAKTOR-FAKTOR PEMICU KONFLIK ETNIS

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama (majemuk). Kemajemukan ini diperlihatkan oleh adanya berbagai golongan etnis yang ada didalamnya di bawah suatu negara kebangsaan (Baarth, 1988: 17). Menurut Hildred Geertz tidak kurang dari 300 golongan etnis yang mendiami berbagai tempat dan menyebar di berbagai pulau di Indonesia (Nasikun, 1984: 39). Kebhinekaan/kemajemukan yang tidak terakomodasi dengan baik akan menimbulkan jarak sosial, yang pada gilirannya menjadi konflik sosial. Pada dasarnya konflik merupakan interaksi yang menimbulkan pertentangan yang berupa bentrokan, perkelahian atau peperangan (Suseno, 1991).

Sedangkan Gungwu (1981: 261-264), menilai bahwa Indonesia merupakan contoh sebuah negara yang mempunyai “masalah Cina” yang teramat kompleks. Salah satu masalah tersebut erat kaitannya dengan identitas kultural mereka sebagai golongan etnis non pribumi, terhadap identitas kultural mayoritas penduduk golongan etnis pribumi. Bertolak dari asumsi tersebut jelas bahwa kemungkinan terjadinya konflik antar etnis terutama golongan etnis keturunan Cina amatlah besar.

Beberapa temuan hasil penelitian menyebutkan, konflik antar golongan etnis terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Temuan studi menunjukkan penyebab pemicu timbulnya konflik antar etnis memang sangat kompleks. Dahrendorf dalam Johnson (1990), mengklasifikasikan kondisi yang dapat mempengaruhi konflik mencakup: (1) kondisi teknik, (2) kondisi politik dan (3) kondisi sosial. Beberapa penyebab timbulnya jarak sosial dan konflik sosial yang terpokok ialah faktor ekonomi politik, dan perlakuan diskriminatif. Hal tersebut bisa diperparah dengan terabaikannya tatanan sosial dan sendi-sendi kehidupan yang menuntut kebersamaan. Manakala hal-hal tersebut terjadi maka dengan mudah akan menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuntowibisono tahun 1997 yang disampaikan dalam Intership Dosen-dosen Pancasila se-Indonesia tanggal 1-11 Agustus 1999, mengenai faktor-faktor yang memicu timbulnya kerusuhan di daerah Tasikmalaya, Situbondo dan Kalimantan Barat antara lain disebabkan oleh : (1) Persaingan dalam bisnis, (2) Ekonomi, (3) Etnis, (4) Politik dan (5) Friksi kebijakan tingkat tinggi. Sedangkan Kusnadi dalam tulisannya di Kompas 4 Maret 2001 menyebutkan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh faktor jarak sosial dan jarak budaya. Jarak sosial dan budaya ini timbul karena faktor ekonomi dan politik. Solo Pos 20 Juni 1998 dan Jawa Pos 1 Juni 1999 menyebutkan bahwa timbulnya konflik-konflik sosial sering diakibatkan oleh faktor ekonomi, hubungan antar etnis, asimilasi, budaya dan kultur, diskriminasi dan kebijakan pemerintah.

Sedangkan temuan Sanjatmiko (1999) dalam kasus etnis keturunan Cina dan pribumi di Tangerang, menyimpulkan bahwa faktor renggangnya jarak sosial dan hubungan antar kedua etnis adalah disebabkan oleh : (1) Tidak terjadinya perubahan pola kultur etnis keturunan Cina ke dalam penduduk pribumi, sehingga masih kuatnya in group feeling penduduk etnis keturunan Cina terhadap kulturnya; (2) Anggapan kultur etnis keturunan Cina lebih tinggi dari komuniti pribumi: (3) Prasangka stereotipe negatif terhadap penduduk pribumi yang pemalas, bodoh, tidak bisa menggunakan kesempatan baik dsb. Sebaliknya steorotipe penduduk etnis pribumi terhadap etnis keturunan Cina disebut sebagai golongan yang maunya untung sendiri tanpa melihat halal atau haram; (4) Diskriminasi pribumi terhadap etnis keturunan Cina dalam kesempatan menduduki jajaran aparat desa/pemerintahan; (5) Nilai-nilai dan kekuatan konflik yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan agama dan kesenjangan ekonomi di antara kedua etnis. Berbagai aspek di atas diduga sebagai faktor penyebab terjadinya jarak sosial antara etnis pribumi dan keturunan Cina.

Temuan Tunjung dalam penelitian kerusuhan etnis di Surakarta (1999), menyebutkan bahwa telah terjadi korban yang sangat besar bagi komunitas etnis keturunan Cina, baik secara materiil maupun spirituil. Kalkulasi data pemerintah daerah setempat menunjukkan bahwa kerusakan bangunan ditafsir sekitar 19 milyar rupiah. Ditambah dengan kerusakan dan pembakaran barang-barang dan toko-toko, serta aksi penjarahan mencapai kerugian lebih dari 20 milyar rupiah. Menurutnya faktor kekuasaan (kesewenangan oknum aparat) dapat mempengaruhi ketidakadilan dalam proses perwujudan tata ekonomi, tata sosial, tata politik dan dalam ketidakadilan dalam tata budaya secara struktural. Sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya dan kota Solo tepatnya bulan Mei 1998 telah terjadi tragedi amuk massa. Peristiwa yang dipertajam dengan isu anti Cina tersebut merupakan indikasi, sebagai bentuk perlawanan dari ketidakpuasan terhadap perkembangan keadaan yang dihadapi oleh warga masyarakat setempat dan sekitarnya.

Akibatnya berbagai ekses kerusuhan menjadi beban sosial yang semakin rentan terhadap potensi konflik berikutnya dalam segala bentuk, jumlah dan kualitasnya. Menurut hasil penelitian Agus (2000), dampak kerusuhan kota Surakarta (Solo) 1998, telah menimbulkan berbagai perilaku menyimpang. Banyak ditemukan perilaku kekerasan anak jalanan, membanjirnya wanita tuna susila (WTS) liar, pengamen jalanan di perempatan jalan yang meresahkan pengguna jalan, aneksasi tempat umum sebagai tempat usaha informal yang sudah pada tingkat mengganggu pengguna publik, hilangnya kesempatan kerja 50.000-70.000 orang yang menimbulkan stres berat (h. 61-62). Sikap dan perilaku menyimpang tersebut sudah memprihatinkan, dan apabila tidak ada upaya pemecahan segera akan sangat mudah menimbulkan masalah baru yang bahkan lebih berat lagi ancamannya.

Hasil penelitian yang senada juga dikemukakan Pelly (1999), dalam kasus etnis keturunan Cina di kota Medan, bahwa kasus amuk massa Mei 1998 bermula dari krisis moneter yang tidak pernah kunjung tuntas. Menurutnya persoalan lain yang menjadi pemicu kerusuhan ialah adanya kesenjangan kaum papan atas (the haves) dengan kalangan papan bawah yang merupakan kelompok mayoritas, yang secara tajam menunjukkan perbedaan menyolok. Kesenjangan sosial-ekonomi (jarak sosial) tersebut disebabkan adanya perbedaan akses terhadap sumber daya dan ekonomi (economic resources), rekayasa sosial dan perlakuan diskriminatif pemerintah rezim Orde Baru dalam kesempatan berusaha dan mengembangkan diri. Apalagi kemudian di kota-kota besar termasuk di kota Solo terjadi peningkatan jumlah penggangguran dan tindakan kriminalitas, serta tuntutan masyarakat yang bersifat politis seperti tuntutan pemilu yang demokratis, gerakan kaum mahasiswa dengan semboyan reformasi. Serentetan peristiwa yang bersifat menegara itu lalu memicu timbulnya rasa ketidak percayaan rakyat kepada pihak pemerintah hingga kewibawaan pemerintah terkoyak, yang pada akhirnya gejolak kerusuhan itu tidak terelakkan lagi (Alqodrie, 1999).

PENDEKATAN SOCIAL CAPITAL DALAM PENYELESAIAN

KONFLIK ETNIS

Penyelesaian konflik antar etnis hendaknya tidak dilakukan hanya dengan kepentingan sesaat atau jangka pendek. Menurut Prasodjo, upaya penyelesain konflik sesaat seperti pengungsian warga tidak akan menyelesaikan persoalan, dan justru akan memberikan motif kepada etnis yang lain untuk melakukan penyerobotan tanah demi keuntungan-keuntungan meteriil lainnya akibat konflik seperti itu. (Kompas 2 Maret 2001).

Berbagai konflik antar etnis telah merebak di berbagai wilayah Indonesia, yang pada awalnya disulut dengan isu anti Cina. Masalah anti Cina menjadi pembicaraan yang hangat sejak peristiwa Mei 1998. Padahal masalah antar etnis khususnya Cina, telah diatur dalam kebijakan asimilasi yang dicanangkan oleh pemerintah orde baru sejak tahun 1967. Kebijakan itu antara lain meliputi pelarangan sekolah-sekolah dan penerbitan-penerbitan berbahasa Cina, pembatasan aktivitas ritual keagamaan tradisional kelompok etnis keturunan Cina pada lingkup keluarga dan mendorong penggantian nama Cina menjadi nama Indonesia. Selain itu penduduk keturunan Cina dianjurkan untuk melakukan kawin campur atau masuk Islam (Lan, 1999). Meskipun demikian model perekat sosial antar etnis tersebut belum mampu menjawab persoalan konflik etnis keturunan Cina dengan komunitas pribumi secara tuntas.

Jarak sosial antar etnis yang renggang sering menjadi faktor konflik, hal demikian sebenarnya tidak perlu terjadi jika sejak awal diupayakan bagaimana mereka secara sosial sebagai bagian komunitas integral. Karena itu model perekat sosial sebagai media integrasi, sangat urgen bagi kelangsungan hidup damai antar etnis. Sejauh ini upaya penanganan konflik masih sebatas bersifat teknis, sedangkan yang substansial dengan pendekatan sosial-budaya belum menjadi titik tolak. Pendekatan perekat sosial yang relevan mendasarkan prinsip social capital, yakni saling percaya antara etnis dengan cara bekerja sama menjalin hubungan secara timbal balik. Social capital ini berupa pengetahuan, pengertian, norma, aturan, dan harapan milik bersama sebagai pola interaksi yang dilakukan kelompok individu dalam menyelesaikan suatu persoalan (Fukuyama dalam Solow, 1999; 6-12).

Penyelesaian dengan mempererat antar etnis yang bertikai melalui pendekatan social capital dapat dilakukan dengan tindakan bersama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Menurut Narayan dan Pritchett, hubungan sosial melibatkan kerjasama menyangkut soal yang bersifat material dan non material, dapat menjadi fasilitas untuk melakukan tindakan bersama yang saling bergantung satu sama lain, untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan di antara kedua etnis (1999; 269-295).

Bentuk-bentuk struktur sosial dari social capital dapat memaksimalkan peranan, aturan, prosedur yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Menurut Coleman dkk (1988) bentuk social capital dalam pengembangan program dapat berupa unsur pokok seperti pada bagan berikut di bawah ini.

Oval: •	Social capital •	Physical capital          •	Natural capital •	Human capital

Skema 1: Bentuk social capital

Selanjutnya menurut pandangan Coleman ada tiga ciri-ciri umum social capital. Pertama social capital berupa asosiasi informal dan lokal horizontal. Kedua social capital berupa asosiasi informal, horizontal dan vertikal. Ketiga seperti dua tersebut ditambah struktur nasional secara resmi seperti pemerintah dan aturan hukum.

Model pendekatan social capital secara resmi maupun tidak resmi, dapat mendukung paling tidak empat fungsi dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Keempat kegiatan tersebut mencakup, pertama membuat keputusan (tahap merencanakan dan menilai hasil yang dicapai), kedua memobilisasi dan mengatur sumber (tahap penyesuaian), dan ketiga berkenaan dengan komunikasi dan koordinasi (tahap integrasi) serta resolusi konflik atau (tahap pemeliharaan).

Dampak social capital dalam penyelesaian konflik adalah dapat mengembangkan atau mengentaskan masalah secara adil. Karena social capital merupakan seperangkat asosiasi horisontal di antara rakyat yang berdampak pada produktivitas masyarakat. Asosiasi ini berupa jaringan perekatan warga dan norma sosial. Pendekatan masalah konflik antar etnis dengan prinsip social capital juga mampu menyatukan kedua etnis secara bersama berfungsi dalam penataan sosial dengan identitas budaya, secara umum, rasa memiliki bersama dan norma perlakuan bersama. Rasa kebersamaan ini mampu menjadi perekat internal yang secara terus-menerus menuju pada proses hingga tingkat integratif (Serageldin, 1996).

ALTERNATIF MODEL PEREKAT SOSIAL BERBASIS SOCIAL CAPITAL

Beberapa perekat sosial yang memanfaatkan pendekatan social capital, telah dilakukan beberapa peneliti seperti pada uraian berikut. Alqadrie, (1999), dalam penelitian konflik antar etnis di Ambon dan Sambas yang dikaji secara sosiologis, telah dihasilkan beberapa saran model penanganannya. Menurutnya penanganan ekses konflik antar etnis di Ambon dan Sambas sebaiknya dilakukan dengan pemecahan yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Solusi pemecahan konflik tragedi Ambon dalam jangka pendek hendaknya dilakukan dengan cara : (1) melaksanakan dan melanjutkan pelaksanaan upacara adat Pela Gandong pada hari-hari besar nasional, dengan memasukkan upacara tersebut dalam acara pokok. Dalam teknik pelaksanaan acara tersebut anggota kelompok etnis yang beragama Islam dan Kristen dilibatkan secara seimbang dan adil. Sedangkan solusi jarak menengah, model perekat sosial yang ditawarkan adalah : (1) Perlunya melakukan kawin campur antar etnis, dan (2) kemudian perlu mendirikan forum komunikasi antar kelompok etnis dan agama yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dalam berbagai tingkat pemerintahan (Dati II, Kecamatan, Lingkungan, Kampung). Penyelesaian konflik untuk jangka panjang dengan : (1) Perlunya peningkatan pembinaan umat agama masing-masing secara terus menerus agar tidak hanya memiliki hubungan vertikal (hablum minallah), tetapi juga hubungan horisontal (hablum minannaas) yang tinggi. (2) Perlu otonomi daerah atas propinsi Maluku lebih ditingkatkan dan diperluas, (3) Pemerintah pusat hendaknya mengurangi kebijakan yang sentralistik dengan prinsip Top- Down Policy.

Menurut Pelly, (1999) alternatif perekat sosial untuk meredam konflik antar etnis yang terjadi di Ambon, Maluku seharusnya dengan cara: (1) Membebaskan rakyat dari segala bentuk monopoli pusat dan rekayasa sosial yang terselubung atau tidak baik dalam bidang pertanian, perdagangan, birokrasi pemerintahan dan kehidupan sosial budaya. (2) Menata kembali division of labour dalam perkembangan yang adil dan proporsional antar masyarakat Ambon dan masyarakat pendatang. (3) Menghidupkan kembali kesepakatan bersama terhadap wilayah kawasan domisili kelompok-kelompok keturunan asal Ambon yang mengatur lokasi pemukiman utama orang asal Ambon sebelum kedatangan Belanda. Sedangkan dalam kasus anti etnis keturunan Cina di Medan dan Jakarta, Pelly juga menyarankan solusi konflik antar etnis dengan : (1) Perlunya kerjasama antara pemuka masyarakat, pemerintahan, dan aparat terutama para pemuka kelompok masyarakat etnis, adat dan agama yang baik dan tangguh. (2) Perlunya daya akomodatif, kekuatan moral dan independensi masyarakat kota Medan yang masih kuat untuk menerima perbedaan, tantangan dan hasutan dari pihak luar (29-31).

Pada kasus lain Alhumani, (1999) menawarkan beberapa hal model perekat sosial yang bersifat integratif di Tasikmalaya. Menurutnya faktor integratif yang bisa meredam konflik adalah : (1) Doktrin agama Islam, dalam hal ini faham ahlusunnah wal jamaah. Doktrin ini memuat ajaran ukuwah islamiah yang menjadi pegangan setiap kelompok sosial yang terlibat konflik. Kesadaran sebagai sesama pemeluk Islam menyebabkan mereka tetap harus saling menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan. (2) Kepemimpinan Kyai yang menjadi figur sentral dalam masyarakat. Dengan kharisma dan kewibawaan seorang Kyai menjadikan setiap orang wajib menghormati atau bersikap tunduk dan patuh kepadanya. (3) Hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan dapat disebut faktor integratif yang dominan khususnya menyangkut konflik ideologi keagamaan. Tradisi masyarakat Sunda menempatkan hubungan kekerabatan pada posisi yang amat tinggi. (4) Kebudayaan lokal. Struktur kebudayaan di Sunda Tasikmalaya dibangun atas sendi-sendi harmoni sosial yang lebih mengutamakan keselarasan, keseimbangan, toleransi dan tenggang rasa dalam proses interaksi antar warga masyarakat. Keempat faktor ini menjadi elemen perekat dan sekaligus mengatasi pertentangan-pertentangan sosial. Model perekat sosial dengan memanfaatkan kepercayaan satu sama lain dalam hubungan antar etnis akan berdampak positif.

Menurut Uphoff supaya berhasil mengembangkan hubungan baik secara sosial agar tidak terjadi konflik perlu memperhatikan dua hal penting. Pertama, perlu pemahaman struktur yang mengutamakan pentingnya aspek peranan, norma dan prosedur serta mekanisme kerja yang harus dilakukan dalam menjalin kerjasama agar saling memperoleh keuntungan kedua belah pihak. Kedua, perlu pemahaman pengetahuan yang berkaitan dengan norma, nilai, sikap dan kepercayaan antara kelompok yang akan menjalin kerjasama (215-221). Pengelompokkan social capital secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut.

Tabel 2: Pengelompokkan social capital

Keterangan

Aspek struktur

Aspek kesadaran

Sumber-sumber dan manifestasi

Peranan dan aturan, jaringan dan hubungan antar pribadi, hubungan prosedur

Norma, nilai, sikap, kepercayaan

Faktor-faktor dinamis

Organisasi sosial, hubungan horisontal dan vertikal

Budaya kewarganegaraan, kepercayaan, solidaritas, kerjasama

Elemen-elemen umum

Harapan yang mengarah kerja sama yang menghasilkan keuntungan kedua pihak

Prosedur ini merupakan proses pemahaman untuk melakukan kegiatan dan fungsi melalui peranan dan aturan yang secara luas dimengerti dan diterima. Hal-hal yang perlu dicontoh adalah tindakan yang memperkuat nilai-nilai dari peranan, aturan-aturan serta prosedurnya.

Contoh bentuk social capital yang bagus secara struktural ialah dengan sanksi, yang memperkuat dan mengatur perjanjian dan pembagian tindakan bersama.sanksi dilakukan untuk memperkokoh aturan dan dilaksanakan menurut aturan dan prosedur dengan mengutamakan hal-hal yang positif (sifat keteladanan). Dengan demikian sanksi mampu membuat kerjasama yang lebih banyak, sebab perilaku dan tindakan yang lain dapat diperhitungkan, dan membuat kerjasama menjadi luas, bijaksana dan menguntungkan.

Sedangkan alternatif perekat sosial yang memanfaatkan pendekatan social capital juga ditawarkan, seperti tersebut pada hasil penelitian Lokollo, (1999) tentang Kerusuhan di Maluku: Beberapa Masalah dan Kaitannya dengan Ketahanan Nasional, telah membuahkan rekomendasi bentuk solusi alternatif, yakni perlunya : (1) Peningkatan hubungan-hubungan dialogis lintas SARA dengan mengadakan forum dialog. (2) Redefinisi dan revitalisasi peran dan fungsi institusi adat. Diperlukan pula legitimasi formal bagi institusi-intitusi adat. (3) Diperlukan kebijakan kriminal pemerintah (di daerah) yang dimaksudkan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat, seperti norma hukum, norma agama, adat dan kebudayaan. (4) Perlu dibutuhkan kebijakan pemerintah mengenai kependudukan dan penataan ruang untuk pengendalian arus urbanisasi dan migrasi. (5) Perlunya ketentuan-ketentuan dan peluang berusaha yang memperhatikan aspek-aspek pemerataan, keadilan, kesetaraan, tanpa berpihak pada kelompok manapun, dari segi etnis, agama, maupun ras. (6) Perlunya pembinaan dibidang kemasyarakatan terutama penanaman kesadaran, jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan melalui kebijakan-kebijakan terpadu dengan melibatkan kepolisian, TNI, komponen masyarakat, agama dan pemuda. (7) Diperlukan upaya sosialisasi kesadaran bela negara dalam keluarga, lingkungan desa atau kota, wilayah melalui jalur pendidikan formal dan informal.

Penelitian Prihandoko (1999), tentang Faktor Penghambat Pembauran Etnis Cina dan Pribumi di Tangerang, salah satu kesimpulan menyebutkan bahwa komunitas etnis Cina dan pribumi (Sunda), di antara mereka ada kesadaran berpartisipasi bersama dalam berbagai bentuk perekat sosial. Berbagai model perekat sosial tersebut antara lain adalah : gotong royong, pengumpulan dana desa, permainan anak-anak-orang dewasa, dan melalui sarana pengobatan alternatif melalui dukun, di mana komunitas etnis Cina mau menggunakan jasa dukun dari komunitas etnis pribumi. Sebaliknya komunitas etnis Sunda mau menggunakan jasa dari ahli pengobatan yang diberikan oleh dukun Cina. Alternatif ini sangat baik karena telah menerapkan pendekatan social capital sebagai bentuk perekat sosial. Menurut La Porta bentuk kesadaran yang mencakup elemen norma-norma, nilai-nilai, sikap dan kepercayaan akan emmperkuat saling secara positif terhadap fungsi pragmatis yang mendukung tindakan kelompok yang sama-sama merasa diuntungkan (1999, 310-320).

Berbagai rekomendasi sebagai kelanjutan hasil penelitian tersebut masih sebatas alternatif. Sedangkan secara aplikatif dengan model panduan yang baku dengan model perekat sosial belum ditemukan. Langkah penemuan ini sangat penting untuk kemudian dikembangkan sebagai salah satu model integrasi sosial etnis potensi konflik. Lagi pula sejauh ini meskipun konflik Cina dan Jawa telah lama berlangsung belum pernah dicari bentuk solusinya secara tuntas. Namun demikian keragaman alternatif perekat sosial yang ditawarkan tersebut di atas, sangat baik sebagai landasan dan pembanding dalam menemukan model perekat sosial pada kasus dan tempat yang lain, seperti hal yang akan ditemukan di kota Surakarta.

.

DAFTAR PUSTAKA

Alhumani, Amich. (1999). “Konflik dan Integrasi di Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Jawa Barat” dalam Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Tahun XXIII no. 58 Januari-April. Jakarta : Fisipol UI. hlm. 82-84.

Alqadri, Syarif Ibrahim. (1999). “Konflik Etnis di Ambon dan Sambas : Suatu Tinjauan Sosiologis. Dalam Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXIII, No. 58 Januari – April. Jakarta : Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Barth, Frederick (1988). Kelompok Etnis dan Batasannya, terjemahan Nining L.S. Jakarta : UI Press.

Doyle, F.P. (1990). Etika Politik. Jakarta: Gramedia

Fukuyama, Francis. (1997). Social Capital. Tanner Lecturers, Brasenose College, Ofxord: Processed, Institute of Public Policy, George Mason University, Fairfax, Virginia.

Goetz dan Le Comte. (1984). Ethnography and Qualitative Design in Educationnal Research. New York: Academic Press, Inc.

Gungwu, Wang . (1991). Kajian Tentang Identitas Orang Cina di Indonesia dalam Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara. Terjemahan Ahmad. Jakarta : Grafiti Press.

Johnson. (1996). Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritik. Jakarta : Rajawali.

Kusnadi. (2001). “Negara, Kelompok Etnis dan Konflik Sosial”. Kompas, 4 Maret

Lan, Thung Ju. (1999). Masalah Cina : Konflik Etnis Yang Tak Kunjung Selesai dalam Jurnal Antropologi Sosial Budaya Tahun XXIII N0. 58 Januari-April. Jakarta : Fisipol UI. h. 21-34.

Lokollo, J.E. (1999). “Kerusuhan di Maluku: Beberapa Masalah dan Kaitannya dengan Ketahanan Nasional” dalam Jurnal Antropologi Sosial Budaya. Tahun XXIII no. 58 Janyari April. Jakarta: FISIPOL UI. H. 88-93.

Lubis, Nina Herlina. (2000). “Tradisi Berontak Orang Banten: Kajian Ilmu Sejarah” dalam Humanus Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora Vol III no 1 Padang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. H. 57-67.

Mallarangeng, Rizal. (2001). “Hentikan Kebiadaban”. Dalam Kompas. 2 Maret

Milles, M.B. dan Huberman, A.M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of a New Methods. Beverly Hills: Sage Publications

Nasution. (1998). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito

Nasikun. (1984). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta : Rajawali Press.

Patton, M.Q. (1980). Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills. Sage Publication

Pelly, Usman. (1999). “Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia. Dalam Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXIII, No. 58 Januari-April. Jakarta : Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Prasojo, Imam. (2001). “Evakuasi Etnis Madura Tak Terselesaikan Masalah”. Kompas. 2 Maret.

Sanjatmiko, Prihandoko. (1999). “Orang Keturunan Cina Di Tanggerang : Suatu Kajian Tentang Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Proses Asimilasi Antara Penduduk Golongan Etnis Keturunan Cina Terhadap Penduduk Golongan Etnis Pribumi” dalam Makara Jurnal Penelitian Universitas Indonesia No. 3 seri C Agustus. Jakarta : Universitas Indonesia. H. 70-77.

Soedarmono dan Hari Mulyadi.1999. Runtuhnya Kekuasaan Ratu Alit: Studi Radikalisasi Sosial “ Wong Sala” dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta. Surakarta. Lembaga Pengembangan Teknologi pedesaan.

Soedarmono.” Pasang Surut Integrasi Sosial Masyarakat Etnis Cina di Surakarta” Kalimantun Sawa. Vol. 02. No 02. 2004. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Spradley, James. (1979). The Ethnographic Interview. New York: Holt, Rinehart and Winston

------. (1990). Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and Winston dengan sasaran masyarakat pribumi (etnis Jawa) dan non pribumi (etnis keturunan Cina).

Sri Agus. (2000). Sikap dan Prilaku Masyarakat Surakarta Pasca Kerusuhan Mei 1998. Surakarta : Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret.

Suparlan, Parsudi. (1999). “Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan Dan Kesukubangsaan” dalam Jurnal Antropologi Indonesia Th. XXIII, No. 58 Januari-April. Jakarta : Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Turner J.H. (1999). ‘The Formation of Social Capital’ dalam Social Capital (Dasgupta, P. and Serageldin, I, ed.) Washington, D.C. The World Bank. P. 94-146.

Uphoff, Norman. (1999). ‘Understanding Social Capital Learning from the Analysis and Experience of Participant’ dalam Social Capital (Dasgupta, P. and Serageldin, I, ed.) Washington, D.C. The World Bank. P. 215-252.


[1] Penulis adalah dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...