Blog Sejarah Aneh

-londo43ver-. Powered by Blogger.

Demokrasi Terpimpin


Masa Demokrasi Liberal

Masa demokrasi liberal adalah masa lanjutan dari sebuah masa revolusi fisik ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus Sedangkan masa revolusi fisik adalah sebuah lanjutan dari sebuah masa pergerakan nasional dan masa pendudukan Jepang. Masa pergerakan nasional adalah masa pembukaan pola pemikiran modern baik pemikiran yang asli Indonesia maupun pemikiran-pemikiran luar Indonesia yang berkembang pada waktu itu yang kemudian dicerna oleh para elit baru /intelektual Indonesia untuk di jadikan ideologi, rujukan atau sebuah perbandingan untuk meraba memperjuangkan ke depan nasib bangsanya. Dua pengaruh yang sangat signifikan mempengaruhi awal pemikiran para intelektual ini adalah pemikiran pembaharuan Islam dan Komunisme yang di dalamnya menawarkan ide - ide sosialis untuk mengentalkan nasionalisme Indonesia kelak. Hal ini terlihat dengan berdirinya dua organisasi nasional massa yang besar yakni Sarekat Islam (SI) dan PKI (pecahan dari SI). Sebenarnya PKI tidak langsung berasal dari SI, melainkan berasal dari organisasi ISDV yang dimulai Sneevliet pada 1917an. Sneevliet sendiri membawa bendera ’sosial demokrat’ dan marxist.Pada awalnya member dari ISDV ini gak banyak, kebanyakan eurasian.Baru pada 1920an muncul tokoh2 seperti Semaoen dan Tang Malaka yg kemudian juga masuk ke SI dan kemudian membuat PKI setelah terjadi perpecahan didalamnya. Setelah pemberontakan 1926 (yg tidak disetujui tan malaka), praktis gerakan ini terhenti karena pemth belanda sangat menghalangi pertumbuhan komunis di Indonesia.
Dalam sejarah selanjutnya, justru kaum “extreme-left” seperti PKI yang paling lantang meyuarakan kemerdekakan Indonesia (hardliner non- cooperative), beda dengan gerakan lain yang co-operative atau tidak langsung menyuarakan kemerdekaan Indonesia.
Adapun pemikiran konservatif tradisional Jawa yang coba bangkit berlindung dibalik Budi Utomo yang telah dikuasai kelompok nasionalis Jawa. Kelompok Budi Utomo non-nasionalis Jawa bergabung dengan Indische Partij (IP), SI, Muhamadiyah, dll. Polemik pemikiran antara nasionalisme Jawa diwakili oleh Soetatmo dan nasionalisme Indonesia diwakili oleh Cipto mangunkusumo. Disamping pemikiran berkembangnya ideologi Islam, komunis, tradisional Jawa di Indonesia, pada waktu itu berkembang pula pemikiran nasionalisme oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda, yaitu kelompok Perhimpunan Indonesia (PI). Kelompok PI sangat dipengaruhi oleh ideologi barat terutama demokrasi tempat mereka belajar. PI ini pemimpin utamanya adalah Bung Hatta. Sebenarnya ideologi yang disongsong bukan “ideologi barat” seperti kapitalisme atau bahkan fasisme. Paham yang mereka PI perjuangkan sebenarnya sosial-demokrat yang menggunakan ekonomi dan teknologi sebagai alat pembangunan. sosial- demokrat ini juga bukan sosial-demokrat ala komunis, melainkan sosial-demokrat yang juga ada dan berasal dari religious/islam dalam hal ini (karena pengaruh dari bung hatta yang berasal dari keluarga puritan yg menjalankan syariat scr sangat baik di minangkabau). Ide “koperasi” juga muncul dari sini.
Pemahaman bung hatta ini yang dirasa paling cocok dengan kondisi Indonesia Modern, pemahaman bung hatta banyak menggunakan rasionalitas berpikir dari pada hasutan masa. Tidak semua para intelektual hanya bertolak pemikirannya dengan satu ideologi, banyak diantara mereka mempunyai pemikiran sinkretis/ menggabungkan ideologi-ideologi yang ada. Tokoh itu adalah HOS Cokroaminoto, Tan Malaka, Haji Misbach, Mas Marco laluSoekarno, dll setelahnya, mereka ini menggabungkan ideolog islam, komunis dan nasionalis untuk Indonesia merdeka kelak melawan kolonialisme dan imperlialisme Belanda. Banyak ideologi dan gerakan yang muncul pada 1920an karena gubernur jenderal belanda di era 1920an adalah gubjen yang sangat ‘liberal’ dan permisif dengan kemajuan sosial/politik org Indonesia (atau inlander istilah mereka). GubJen ini malah kemudian mendapat tekanan dari kerajaan belanda sebenarnya dalam ideologi dan gerakan Indonesia saat itu, bisa dibedakan menjadi dua yaitu cooperative dengan pemerintah belanda dan non-cooperative. Contoh dari coooperative organization seperti mereka yg bergabung di volksraad, Budi Utomo, dsb. sedangkan non-cooperative seperti bung karno/PNI/Partino dan Bung Hatta/PI/PNI Baru.
Masa pergerakan nasional adalah masa dimana para intelektual Indonesia meraba-raba sebuah ideologi perjuangan yang sama-sama bersifat nasionalime, namun dengan kadar yang berbeda-beda. Memasuki kedatangan Jepang pemikiran para intelektual berputar pada polemik pada pro dan kontra bekerjasama dengan Fasisme Jepang demi tujuan kemerdekaan Indonesia Waktu jepang masuk, sebagian besar pimpinan pergerakan nasional indonesia sedang diasingkan di boven digul atau tanah merah. Bung Hatta pada 1920an dalam satu tulisanya di newsletter PI mengatakan kalau “pacific war is envitable”. Satu problema muncul di kaum pergerakan, harus bagaimana kita ini, apakah mendukung kolonialisme baru ala Fascism Jepang ? atau kita harus melangsungkan undergroudn resistance. Hasil pemikirin bung karno, BK berpendapat Jepang akan memenangkan perang WWII sementara bung hatta berpendapat jepang pasti kalah karena kekuatan teknologi militer masih dipegang oleh amerika serikat. singkat ceritanya bung karno dan bung hatta memilih pendekatan cooperative dengan Jepang. Masa revolusi Fisik adalah masa dimana pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa pergerakan nasional menguji keampuhannnya dalam angka patriotisme menghadapi Belanda, yaitu usaha mendapatkan pengakuan kedaulatan. Faksi-faksi yang berkembang membentuk kelompok pro dan kontra berunding Indonesia dengan Belanda. Dua faksi terbesar pada masa revolusi fisik, yaitu pertama faksi pemerintah yang didukung oleh dwitunggal Soekarno-Hata yang lebih dikenal dengan sayap Kiri lalu Persatuan Perjuangan (PP) sebagai oposisi pemerintah. Sayap kiri terdiri dari kaum Sosialis Kanan Sjahrir yang dikenal dengan sebutan SosKa lalu kelompok Komunis Gadungan Amir Syarifudin yang dikenal dengan sebutan KomGa (SosKa+KomGa=Partai Sosialis), ditambah dengan Pesindo, PKI, dll. Sedangkan PP terdiri dari komunis nasional Tan Malaka, Hizbullah, dll yang terkenal dengan sebutan kelompok kiri dari kiri.
Diluar kelompok Ini ada dua partai yang mempunyai kekuatan besar, yakni Masyumi sebuah partai federasi dengan ideologi nasionalisme Islam dan PNI dengan ideologi nasionalis Sekuler. Disamping itu ketiga kekuatan pada masa revolusi fisik ada dua kekuatan Dwitunggal Soekarno-Hatta dan tentara. Secara garis besar pada masa revolusi Fisik pemikiran yang berkembang adalah tentang bagaimana cara mendapatkan kedaulatan Indonesia baik dimeja perundingan maupun di medan perang termasuk membentuk tentara regular yang homogen. Tercapainya pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 dalam Konferensi meja KMB yang selanjutnya dikuti dengan perubahan konstitusi Indonesia dari konstitusi RIS menuju UUDS 1950 adalah tonggak diterapkannya demokrasi Liberal di Indonesia. Begitupun dengan bentuk Negara yang awalnya federal menurut Konstitusi RIS berubah menjadi Republik Kesatuan melalui sebuah mosi integral M. Natsir.

catatan: ketua delegasi belanda di konferensi KMB saat itu mendapat kecaman keras dari kerjaan belanda karena gagal mempertahankan kolonial mereka yg sangat mereka banggakan lebih dari 300 tahun. Masa demokrasi Liberal peta pemikiran politik Indonesia menunjukkan keheterogenan. Pemikiran yang berkembang adalah seputar tentang moral politik dan militer. Corak dasar dari pemikiran-pemikiran ideologi yang berkembang adalah corak Islamis, komunis, sosialis, yang lebih bersingkretis/kait-mengkait dengan pemikiran-pemikiran lain. Corak dasar pemikiran ini dapat dijadikan ukuran dengan melihat masing-masing pendukung dan aktivis partai-partai politik yang ada. Pemikiran islam Indonesia dibagi atas dua golongan besar, yakni modernis+santri yang diwakili Masyumi dan tradisionalis+abangan yang diwakili NU yang kedua-duanya anti komunis. Islam modernis mendapat pengaruh sosialis dengan ciri khas islam dan bersifat kader sekaligus massa, sedangkan islam tradisionalis mempunyai sifat massa+ kultus individu dan mendapat pengaruh praktek tradisionalis Jawa berupa khurafat dan bid’ah. Komunis terbagi dua yakni komunis Stalinis +Cina (kritik Musso) yang dikenal dengan PKI dan Komunis Nasionalis (Murbaisme / Ide Tan Malaka) yang dikenal Partai MURBA. PKI pada masa Liberal ini mempunyai dukungan para islam abangan, ateis, sekuler, buruh, petani dengan tokoh pemuda 45 anak didik Musso, yakni D.N Aidit, Sudisman, Nyoto dll. Murba mempunyai dukungan para islam abangan, sekuler dengan tokoh pemuda 45 dan eks PArtai Republik Indonesia (PARI) kader Tan Malaka, yakni Sukarni, Adam Malik, Chaerul Saleh,dll. Ide Sosialis sama-sama diusung oleh PSI Sjahrir dengan sosialis demokratnya+marxis dan PNI dengan marhaenismenya. Perbedaan antara PSI dan PNI adalah dalam sifat partainya. PSI yang mirip dengan PNI-baru/PI faksi Hatta merupakan partai kader para intelektual yang cenderung eksklusif dan anti komunis mempunyai pendukung para kaum sosialis demokrat, intelektual, akademisi dan kaum sekuler. PNI adalah partai yang bersifat masa yang mempunyai dukungan besar dari kaum priyayi, abangan, sekuler, buruh, petani menengah. PNI adalah jelmaan dari PNI soekarno dengan tokoh eks PI seperti Ali Sastroamijoo, Sartono, dll.
Zaman Liberalisme (1870-1900)
  1. Gagasan Politik Liberal
Sesudah tahun 1850 kaum liberal memperoleh kemenangan politik di negeri Belanda. Golongan ini mempunyai suara yang kuat untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan. Mereka juga ingin menerapkan azas-azas liberalisme di daerah tanah jajahan. Seperti telah disebutkan di depan, kaum liberalis berpendapat bahwa pemerintah semestinya tidak campur tangan dalam urusan ekonomi. Tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta. Agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya, maka mereka harus diberi keleluasaan berusaha. Dengan demikian maka pemerintah harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kaum pengusaha swasta dan modal swasta Belanda untuk mengembangkan kegiatannya di berbagai bidang kegiatan ekonomi.
Mengapa mereka berpendapat demikian? Karena sebagian besar pendukung aliran liberal adalah kaum pengusaha swasta Belanda. Mereka adalah kaum bermodal, yang pada masa-masa sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk ikut ambil dalam bagian menarik keuntungan dari tanah jajahan, pada masa lampau mereka tidak memiliki kedudukan politik yang kuat di pemerintahan. Pemegang kekuasaan politik lebih banyak dipegang oleh kaum bangsawan dan keluarga raja, yang berpegang pada paham konservatif. Golongan itulah yang telah lama menikmati keuntungan dan manfaat tanah jajahan di Indonesia. Baru setelah kaum bermodal menang dalam perwakilan pemerintah di negeri Belanda, mereka berusaha untuk ikut mengambil bagian.
Oleh sebab itulah maka sesudah sistem tanam paksa dihapuskan, kaum liberal menghendaki agar diganti dengan usaha swasta. Untuk itu perlu adanya kebebasan bekerja bagi kaum pengusaha dan disediakannya kesempatan untuk menggunakan tanah bagi usaha-usahanya. Sesungguhnya tujuan pokok mereka bukanlah mengatur tanah jajahan sebaik-baiknya, tetapi yang penting bagi mereka dalah bagaimana mengatur tanah jajahan agar dapat menghasilkan uang. Untuk itulah maka mereka berusaha keras agar memperoleh tempat di Indonesia.
  1. Penanaman Modal Swasta Barat di Indonesia
Sesuai dengan tuntutan kaum liberal, maka pemerintah kolonial segera memberikan peluang kepada usaha dan modal swasta untuk sepenuhnya menanamkan modal mereka dalam berbagai usaha dan kegiatan di Indonesia, terutama sekali di perkebunan-perkebunan besar di Jawa maupun di daerah-daerah luar Jawa. Selama periode tahun 1870 – 1900 di Indonesia terbuka bagi modal swasta barat, karena itulah maka masa ini sering disebut jaman liberalisme. Selama masa itu modal swasta Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah membuka perkebunan-perkebunan seperti, teh, kopi, dan kina yang cukup besar di Jawa dan Sumatera Timur.
Pembukaan perkebunan besar itu dapat diadakan karena didukung oleh adanya Undang-undang Agraria yang dikeluarkan pada tahun 1870. Undang-undang Agraria itu dikeluarkan untuk dua tujuan. Tujuan pertama ialah untuk melindungi petani-petani di tanah jajahan agar terjaga hak-hak miliknya atas tanahnya terhadap usaha penguasaan oleh orang-orang asing. Tujuan yang kedua ialah memberikan peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Pemerintah memang hanya memberikan kebebasan untuk menyewa tanah rakyat dalam kegiatan usahanya, tetapi melarang untuk usaha-usaha pembelian tanah penduduk. Hal ini dilakukan karena pemrintah juga khawatir kalau-kalau banyak tanah penduduk akan jatuh ke tangan kaum penguasa asing. Karena itulah pemerintah mengadakan peraturan pada satu pihak menjamin kepentingan kaum modal swasta, dan di pihak lain melindungi kepentingan hak-hak kaum pribumi.
Mengenai jenis tanah yang dapat disewa oleh pengusaha asing pemerintah telah menetapkannya dalam Undang-undang Agraria telah dibedakan adanya dua golongan tanah. Pertama tanah-tanah milik negara, yaitu tanah yang tidak secara langsung menjadi hak milik penduduk pribumi, misalnya, hutan-hutan dan semua tanah yang ada di luar wilayah milik desa dan penduduknya. Sudah tentu semula tanah-tanha tersebut secara adat adalah milik orang pribumi, tetapi oleh pemerintah Hindia-Belanda ditetapkan menjadi milik pemerintah. Tanah tersebut dapat disewa oleh kaum pengusaha selama 75 tahun. Golongan tanah yang kedua adalah tanah-tanah milik penduduk pribumi. Tanah-tanah itu misalnya, semua sawah ladang dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Untuk menetapkan hak milik atas tanah itu secara jelas, pemerintah telah memberikan kepastian hukum atas semua tanah yang menjadi hak milik semua penduduk. Sejalan dengan usaha itulah maka diadakan pengukuran dan penetapan kelompok-kelompok tanah oleh pemerintah. Kemudian penduduk menerima surat bukti atas hak milik tanahnya, seperti sawah, ladang dan pekarangannya. Tanah semacam ini boleh disewa oleh penguasa swasta asing selama lima tahun. Semua persewaan dilakukan dengan perjanjian (kontrak) dan didaftarkan kepada pemerintah. Ada pula tanah hak milik penduduk pribumi yang dapat disewa selama 30 tahun. Perlu diketahui pula, bahwa dengan adanya penetapan hak milk atas tanah penduduk secara jelas, maka penetapan pajak tanah pun kemudian dapat dilakukan secara pasti. Apabila pada masa Raffles pemungutan pajak gagal dilakukan, maka pada akhir abad ke 19 pemerintah Belanda dapat melaksanakannya. Kemajuan industri dan perdagangan di negeri Belanda yang telah bangun pada masa itu telah mendorong kaum liberal untuk menanamkamn modalnya di Indonesia. Selain itu perhubungan antara negara Belanda dan Indonesia mulai lancar karena Terusan Suez telah dibuka pada tahun 1869. perdagangan antara kedua negeri itu akan terjamin kelancarannya dan makin meningkat mengingat jarak perhubungan makin lebih dekat dari pada sebelumnya, yaitu harus mengelilingi Tanjung Harapan. Baik perhubungan pos (1862) dan telegraf (1856), juga telah terselenggara.
Harapan kaum liberal untuk membuka tanah jajahan bagi perkembangan ekonomi Hindia Belanda ternyata tercapai. Perkebunan-perkebunan gula, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya dibangun secara luas dan meningkat secara pesat. Misalnya, perkebunan gula semenjak tahun 1870 mengalami perluasan dan kenaikan produksi yang pesat, terutama di daerah Jawa. Demikian juga kemajuan-kemajuan teknis untuk diperkenalkan oleh adanya kemajuan perluasan ini. Berbagai mesin dan perangkat pengolahan bahan idustri ini diimpor oleh pengusahanya, sehingga dapat meningkatkan produksi perkebunan gula. Sudah barang tentu hal ini sejalan dengan tersedianya modal swasta dalam jumlah besar yang mengalir ke tanah jajahan. Selain itu perkebunan teh juga mengalami perkembangan yang meningkat. Demikian juga perkebunan tembakau berkembang dengan lebih pesat semenjak masa ini. Sejak semula tembakau telah banyak ditanam di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Semenjak zaman liberalisme ini perkebunan diperluas sampai di daerah Besuki (Jawa Timur) dan di daerah Deli (Sumatera timur).
Untuk melancarkan perkembangan produksi tanaman ekspor, maka pemrintah Hindia Belanda membangun waduk-waduk dan saluran-saluran irigasi. Irigasi dibangun demi kelancaran usaha perkebunan gula atau lainnya. Tetapi penduduk yang ada di sekitar perkebunan gula dapat dapat memperoleh manfaatnya dengan dasar giliran dari pihak perkebunan, karena itulah maka tidak mengherankan apabila pada waktu sekarang terdapat peninggalan bangunan irigasi di daerah bekas perkebunan gula pada abad 19.
Selain irigasi dibangun jalan-jalan raya, jembatan-jembatan, jalan kereta api. Pembangunan jalan itu dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan hasil perusahaan pekerbunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuahan yang akan meneruskannya ke dunia luar. Jalan kereta api yang pertama kali dibangun adalah Jawa-Tengah antara semarang dan daerah kerajaan yaitu Yogyakarta. Selain itu antar Batavia dan Bogor. Jalan kereta api di daersah itu dibangun pada tahun 1873. Dalam tahun yang sama juga dibangun jalan kereta api antar Surabaya-Malang. Jalan kereta itu dibangun ke arah daerah pusat perkebunan-perkebunan. Dengan demikian pembangunan jalan kereta api di Jawa dilakukan dengan dasar pertimbangan ekonomi. Baru pada akhir abad ke 19 jalan kereta api dibangun di Sumatera. Pembanguan jalan kereta api di daerah luar Jawa direncanakan untuk daerah-daerah yang telah dikuasainya atau daerah yang ingin dikuasainya, misalnya di Aceh. Selain pertimbangan politik dan militer, pembangunan jalan kereta api di daerah ini ditujukan juga untuk kepentingan pertambangan, seperti batu bara di Sumatera Barat.
Pembangunan jalan-jalan, jembatan dan jalan kereta api itu dilakukan dengan melalui pengerahan tenaga rakyat secara paksa. Pengerahan kerja rodi atau kerja paksa untuk pembangunan jalan-jalan, jembatan, jalan kereta api, irigasi dan benteng-benteng selama masa abad ke 19 telah membawa penderitaan bagi penduduk Indonesia. Perlu ditambahkan pula bahwa pengangkutan laut juga mengalami peningkatan yang cepat pula. Perhubungan laut di kepulauan Indonesia dikuasai oleh perusahaan pengangkutan Belanda, yaitu KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij).
  1. Akibat-akibatnya Terhadap kehidupan Rakyat Indonesia
Bagaimana keadaan kehidupan penduduk Indonesia pada masa pemerintahan kolonial di bawah politik liberal itu? Perkembangan perkebunan-perkebunan besar yang dibuka di Indonesia di satu pihak memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah colonial Belanda. Kekayaan bumi Indonesia berupa hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Tetapi di lain pihak bagi penduduk pribumi perkembangan itu justru membawa kemunduran tingkat kesejahteraan hidup. Pertumbuhan penduduk Jawa yang meningkatnya lebih cepat dari pada pertumbuhan jumlah makananan, telah menyebabkan menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras. Adanya krisis yang dialami perkebunan pada tahun 1885, telah membawa akibat buruk bagi penduduk. Uang sewa tanah, upah bekerja di pabrik dan di perkebunan menurun. Hasil usaha-usaha kerajinan menurun akibat banyaknya barang-barang luar yang diimpor. Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya jalan kereta api.
Menurut suatu penyelidikan mengenai kemakmuran penduduk di tanah daerah jajahan mengalami kemerosotan. Disebutkan di Jawa misalnya, pada awal abad ke 20 hasil pendapatan penduduk tiap keluarga untuk satu tahun f.80,-. Dari jumlah itu masih dikurangi untuk membayar pajak kepada pemerintah sebesar f.16-. Dengan demikian penduduk tanah jajahan hidup dalam kemiskinan. Merosotnya kemakmuran penduduk Indonesia pada abad ke 19 pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :
· Adanya pertambahan penduduk yang meningkat dalam abad ke 19. sementara itu jumlah produksi pertanian menurun.
· Adanya sistem tanam paksa dan pekerjaan rodi yang banyak menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan dari pihak penguasa sehingga membawa korban di pihak penduduk.
· Dalam mengurusi pemerinthan di luar Jawa selama abad ke 19, pemerintah Belanda mengerahkan beban keuangannya dari daerah Jawa, sehingga tidak secara langsung Jawa harus menanggung beban keuangan untuk pembiayaan pemerintahb Belanda terutama dalam perang-perang kolonial untuk menguasai daerah tersebut.
· Sistem perpajakan yang sangat memberatkan penduduk.
· Krisis yang dialami perkebunan pada tahun 1885, yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengadakan penghematan, misalnya dengan jalan menekan uang sewa tanah dan upah kerja di perkebunan dan di pabrik-pabrik
Perlu diketahui bahwa pada masa pembuaan daerah luar jawa untuk perkebunan-perkebunan swasta timbul masalah tenaga kerja. Untuk melayani tenaga-kerja untuk pekerjaan pembukaan dan pengolahan perkebunan penguasa swasta di Sumatera Timur, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang hubungan kerja .pekerja-pekerja banyak didatangkan dari jawa yang dilakukan secara kontrak, disebut kuli kontrak. Pemerintah Belanda menjamin kepada para majikan perusahaan, untuk menghukum para kuli atau buruh yang melarikan diri sebelum masa kontraknya habis. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap para pekerja pekerbunan yang melanggar ketentuan-ketentuan kontrak kerja itu kemudian terkenal peonale sanctie. Praktik-praktik dari sistem kerja kontrak ini telah membawa kehidupan yang buruk bagi para pekerjanya dan tindakan pemerasan serta penekanan.
Secara umum dapatlah dikatakan bahwa masa kebijaksanaan kolonial liberal telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan penduduk Indonesia. Diantaranya yang terasa pada masa tersebut adalah mulai meresapnya ekonomi uang ke lingkungan penduduk pedesaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu mulailah muncul sistem kerja upahan. Kerja upahan yang diperkenalkan terutama oleh perkebunan-perkebunan atau perusahaan-perusahaan itu menyebabkan banyak orang yang mulai menggantungkan kehidupannya pada upah pekerjaan di perusahaan itu. Terutama ialah orang-orang pedesaan yang dekat pada perkebunan atau pabrik-pabrik. Banyak yang mulai meninggalkan pekerjaan di tanah pekerjaannya dan bekerja di pabrik-pabrik sebagai buruh. Dengan demikian maka lahirlah golongan buruh di lingkungan penduduk Indonesia. Selain itu perkembangan ini juga membawa pertumbuhan kota-kota baru di sekitar perusahaan.
Praktek kolonial yang dijalankan pemerintah Belanda dari tahun 1870 sampai 1900, telah membawa kemerosotan kehidupan penduduk Indonesia, terutama di Jawa. Oleh sebab itu maka timbulah kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintah. Kritik-kritik itu mirip dengan kritik-kritik yang dilancarkan kepada system tanam paksa. Pada dasarnya kritik itu tidak menyetujui praktek-praktek dari kebijaksanaan yang telah dilakukan itu, yang telah membawa keuntungan hanya di pihak pemerintah Belanda. Pihak penduduk Indonesia sebaliknya tetap hidup dalam kesengsaraan, pada hal mereka telah bekerja keras untuk menghasilkan keuntungan bagi negeri Belanda. Mereka tidak diperbaiki kehidupannya, padahal telah berjasa. Memang demikian nasib rakyat jajahan.
Usaha-usaha untuk sedikit memperbaiki nasib rakyat Indonesia baru dilaksanakan pada peralihan abad 19 hingga abad 20. kebijaksanaan yang melandasinya dikenal dengan sebutan Politik Etis. Kebijaksanaan itu didasarkan atas gagasan-gagasan “Golongan Etis”, yang menyatakan bahwa tanah jajahan perlu perbaikan dalam bidang pertanian, yaitu pembangunan pembangunan dalam soal irigasi, peningkatan pendidikan atau edukasi dan mengadakan pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah lain yang masih kosong tanahnya, yakni transmigrasi. Segala usaha itu harus dilaksanakan karena menurut mereka, negeri Belanda mempunyai hutang kehormatan kepada rakyat Indonesia.
  1. Pertumbuhan Masyarakat Kristen
Salah satu perkembangan penting dalam abad ke 19 adalah pertumbuhan masyarakat Kristen di beberapa tempat di Indonesia. Sebenarnya sudah sejak abad ke 16 agama Kristen telah masuk di Indonesia. Malahan ada berita bahwa pada awal abad ke 14 beberapa anggota ordo Fransiskan telah singgah di Sumatera, Jwa, dan Kalimantan dalam perjalanannya ke negeri Cina dan dalam perjalanan pulang.
0 Komentar untuk "Demokrasi Terpimpin"

Jangan lupa Komennya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back To Top