Blog Sejarah Aneh

-londo43ver-. Powered by Blogger.

Demokrasi Terpimpin


Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
dan Dominasi PKI
Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilu 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Dewan Konstituante di klaim gagal membuat konstitusi baru yang bertajuk Undang-Undang Dasar Sementara.
Dalam ketegangan tersebut Presiden mengajukan suatu konsep dengan nama Demokrasi terpimpin. Namun banyak oknum-oknum yang menentang. Untuk memperkuat gagasan tersebut, Presiden membentuk Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, yang berisi sebagai berikut:
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Gagasan tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. KSAD langsung mengeluarkan perintah harian pada seluruh TNI untuk mengamankan Dekrit Presiden.

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 dilakukan penataan kehidupan politik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Demokrasi Terpimpin. Di samping itu, dibentuk pula lembaga-lembaga negara seperti:
  1. MPRS
  2. DPR-GR
  3. Front Nasional
  4. TNI dan Polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Berdasarkan Penpres No.7 Th.1959 tgl 31 Desember 1959, kehidupan partai politik ditata dengan dilakukannya penyederhanaan partai. Partai yang lolos persyaratan adalah :
1. PNI,
2. Masyumi
3. NU
4. PKI
5. Partai Katolik
6. Parkindo
7. PSI
8. Partai Murba
9. IPKI
10. Partai Perti
Namun, sejumlah tokoh Partai Masyumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI – Permesta, sehingga partai dibubarkan. Pada saat itu, kekuatan politik yang ada adalah Presiden dan ABRI serta partai-partai, terutama PKI. Dalam mendukung Presiden, PKI mengutamakan kepentingan sendiri sehingga dalam bidang politik partai ini dapat memainkan peranan yang dominan. Tuduhan terhadap PKI yang bersifat kurang Nasionalis dan anti-agama dijawab bahwa PKI menerima Manipol yang di dalamnya sudah mencakup Pancasila. Juga anjuran Presiden Soekarno supaya jangan antikomunis sangat menguntungkan PKI dan menjadikannya aman dari serangan lawan politik.
Dalam mewujudkan sosialisme dan kelak komunisme di Indonesia, PKI menempuh tindakan-tindakan sbb :
  1. Dalam negeri : berusaha menyusup ke partai atau ormas yang menjadi lawannya, kemudian memecah-belah. Di bidang pendidikan mengusahakan agar marxisme-leninisme menjadi salah satu mata pelajaran wajib. Di bidan militer mencoba mendoktrin para perwira dengan ajaran komunis.
  2. Luar negeri : berusaha mengubah politik luar negeri bebas aktif menjadi politik yang menjurus ke negara-negara komunis.
Penyelewengan dari Cita-Cita 1945
I. Sistem Ekonomi Terpimpin
Sampai saat ditetapkannya Dekrit Presiden, keadaan ekonomi negara sangat suram, hal itu disebabkan oleh :
  1. Kekacauan Politik pada masa demokrasi liberal sehingga masalah ekonomi tidak ditangani secara serius
  2. Salah urus terhadap perusahaan-perusahaan asing, sehingga menambah beban di bidang ekonomi; dan
  3. Pemberontakan PRRI-Permesta juga menghambat pendapatan negara Sebagai langkah memperbaiki kondisi ekonomi negara, pada 24 Agustus 1959,
Pemerintah melakukan :
  1. Pendevaluasian mata uang Rp 1.000,00 dan Rp 500,00 menjadi Rp 100,00 dan Rp 50,00. Mata uang pecahan Rp 100,00 ke bawah tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi itu untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan
  2. Pembekuan terhadap semua simpanan di bank yang melebihi jumlah Rp 25.000,00
Namun, tindakan itu tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi, sehingga pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno menyampaikan “Deklarasi Ekonomi” yang tidak berhasil juga. Usaha penanggulangan masalah kemerosotan ekonomi mengalami kegagalan karena :
  1. Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi melainkan secara politis
  2. Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah sering bertentangan satu sama lain
  3. Tidak ada ukuran yang obyektif dalam menilai suatu usaha atau hasil; dan
  4. Penyelewengan dan salah urus.
II. Politik Luar Negeri Selama Demokrasi Terpimpin
Pada awalnya, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif yang mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti tidak memihak salah satu blok (barat/timur), sedangkan aktif berarti ikut memelihara perdamaian dunia. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri condong mendekati negara-negara blok timur dan konfrontasi terhadap negara-negara blok barat. Perubahan arah ini disebabkan oleh :
  1. Faktor dalam negeri : dominasi PKI dalam kehidupan politik
  2. Faktor luar negeri : sikap negara-negara Barat yang kurang simpati dan tidak mendukung terhadap perjuangan bangsa Indonesia
Dalam rangka politik konfrontasi ini, diciptakan dua kubu yakni kubu New Emerging Forces (Nefo) yang umumnya terdiri dari negara-negara nonblok atau komunis atau negara “progresif”. Kubu lain adalah Old Estabilished Forces (Oldefo) yang umumnya terdiri dari negara-negara barat.
Indonesia pada masa demokrasi terpimpin menjalankan politik luar negeri tidak lagi dengan bebas aktif melainkan bersifat konfrontatif terhadap negara-negara barat. Hal itu dapat dilihat dari :
  • Hubungan yang makin renggang dengan negara-negara Barat, sebaliknya makin dekat dengan negara-negara Komunis, terutama RRC.
  • Menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces (Ganefo) di Jakarta pada tanggal 10-22 November 1963.
  • Dalam rangka konfrontasi terhadap Malaysia, pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) :
a. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia
b. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah,
c. Membubarkan negara boneka Malaysia.
Untuk melaksanakan Dwikora, dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang pada bulan Agustus 1964 dijadikan Kabinet Dwikora. Kabinet itu membentuk Komando Operasi GANYANG MALAYSIA (KOGAM) dengan Presiden sebagai Panglimanya.
  • Pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB sebagai reaksi langsung diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap DK-PBB.
Pada masa demokrasi terpimpin, kemerosotan bidang ekonomi tidak dapat ditanggulangi sehingga makin jauh dari cita-cita 1945 yang ingin mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum. Politik konfrontasi juga bertentangan dengan cita-cita ikut serta memelihata ketertiban dunia.
0 Komentar untuk "Demokrasi Terpimpin"

Jangan lupa Komennya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back To Top