Blog Sejarah Aneh

-londo43ver-. Powered by Blogger.

Orde Baru & Dampaknya


Sejarah membuktikan, peranan negara yang terlalu kuat dan dominan dalam mengatur sendi-sendi kehidupan rakyatnya akan berdampak tidak baik bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan warganegara. Pemerintah Orde Baru dalam perjalanannya menunjukkan gejala-gejala tersebut. Walaupun semangat Orde Baru pada awalnya amat luhur, yaitu menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, perjalanan politiknya diwarnai oleh usaha-usaha pemanfaatan Pancasila dan UUD 1945 itu untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Tindakan-tindakan pelanggengan kekuasaan ini berbanding lurus dengan makin menguatnya lembaga kepresidenan dalam kehidupan kenegaraan. Lembaga kepresidenan pada akhirnya menjadi center of power, menjadi pusat segala kekuasaan yang berjalan. Karena presiden merupakan kepala negara, maka dengan terpusatnya kekuasaan pada tangan presiden mengkibatkan peranan negara makin lama makin kuat dan mendominasi seluruh alat-alat negara yang ada dibawahnya.
Dalam pasal-pasal UUD 1945 (sebelum amandemen) yang mengatur tentang kewenangan presiden, secara eksplisit dapat kita tangkap bahwa kewenangan presiden memang begitu besar dalam mengatur alat-alat negara. Kewenangan ini benar-benar dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk melanggengkan sekaligus mempertahankan kekuasaannya, sehingga kekuasannya dapat berjalan sedemikian lama. Dalam hal ini pasal 7 UUD 1945 (sebelum amandemen) punya peranan besar, pasal ini menyebutkan bahwa masa jabatan presiden berlangsung selama 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali, tidak ada pembatasan maksimal sampai berapa kali presiden boleh menduduki jabatannya. Presiden menafsirkan pasal ini dengan dengan terus menerus mencalonkan dirinya kembali setiap lima tahun.
Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan presiden dapat berkuasa begitu lama bisa kita simpulkan dari pemaparan sebelumnya mengenai aspek-aspek politik dalam pemerintahan Orde Baru, yaitu: kontrol presiden yang besar terhadap rekrutmen politik baik pada institusi pemerintah maupun non-pemerintah; posisi presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata; otoritas personal (gelar) presiden yang dijadikan sumber legitimasi kekuasaan; dan sumberdaya keuangan presiden yang amat besar.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, struktur kinerja dan peran Negara menjadi sangat kuat karena didukung oleh pemusatan dan epnguatan 3 sektor utama, yaitu sektor militer, ekonomi, dan budaya. Soeharto berpendapat bahwa menguatnya negara merupakan langkah yang jitu dalam mendukung kelancaran pembangunan.
Penguatan sektor militer dilakukan dengan cara memperbaiki kinerja Angkatan Darat. Penguatan sektor ekonomi dilakukan dengan menambah jumlah dana bantuan luar negeri. Penguatan sektor budaya dilakukan dengan cara menyebarkan organisasi-organisasi turunan Golongan Karya ke seluruh pelosok Indonesia. Kekuatan ketiga dari sektor itulah yang menjadi dasar pijkan oeharto untuk membangun pemerintahan yang kuat. Menurutnya, semua lini kehidupan masyarakat harus dikuasai secara optimal untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan sosial dan politik yang efisien dan tepat guna.
Menguatnya peran negara dalam kehidupan masyarakat Indonesia dimasa Orde Baru merupakan kekuatan utama bagi Soeharto dalam meraih kepentingan nasional dan internasional. Dalam hal politik dan partisipasi masyarakat, terjadi fusi partai-partai politik dalam 3 organisasi berikut ini.
1. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
3. Golongan Karya
Sebelum terjadinya fusi partai-partai politikt tersebut, Golkar memperoleh kemenangan mutlak pada Pemilu 1971 dengan jumlah 236 suara di kursi DPR. Kemenangan mutlak Golkar pada Pemilu 1971 mengindikasi 2 hal utama. Pertama, adanya moyalitas PNS yang menjadi penyumbang suara terbesar bagi kemenangan Golkar. Kedua, adanya kekuatan Golkar yang telah berakar di masyarakat. Di dalam Golkar sendiri, terdapat pengerucutan kepemimpinan pada satu figur, yakni Soeharto.
Menguatnya peran negara di masa Orde Baru juga tidak terlepas dari strategi agregasi yang diterapkan oleh Soeharto . salah satu strateginya adalah adanya sistem Reward and Punishment terhadap orang-orang yang mendukung dan menentang kekuatan Orde Baru.
Salah satu rekaman kelam sejarah pada masa Orde Baru adalah terjadinya Pristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi akibat adanya arus investasi Jepang yang membanjiri Indonesia dan mengalahkan ruang gerak sektor ekonomi lokal.
Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Tanggal 17 Januari 1974 pukul 08.00, PM Jepang itu berangkat dari Istana tidak dengan mobil, tetapi diantar Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha ke pangkalan udara.
Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. Massa melakukan penghancuran dan pembakaran terhadap produk-produk Jepang, khususnya mobil dan motor buatan Jepang di berbagai jalan-jalan di Jakarta. Pada peristiwa Malari, tiga orang mahasiswa ditangkap oleh aparat dan diadili pada 2 Agustus 1974. Mereka adalah Hariman Siregar, Sjahrir, dan Muhammad Aini Chalid. Mereka secara sepihak dituduh melakukan kegiatan subversif yang mengancam stabilitas negara.
Usai terjadi demonstrasi yang disertai kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Jakarta berasap. Soeharto memberhentikan Soemitro sebagai Panglima Kopkamtib, langsung mengambil alih jabatan itu. Jabatan Asisten Pribadi Presiden dibubarkan. Kepala Bakin Soetopo Juwono digantikan oleh Yoga Sugama.
Di kampus, diadakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Sejak tahun 1978, sistem tersebut membatasi hak-hak warga negara untuk berserikat dan berkmpul dalam rangka mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Berbagai pergerakan yang disinyalir berbeda haluan dengan asas tunggal Pancasila langsung dihukum dengan dakwaan subversif. Selain itu, menguatnya peran negara juga terlihat dari pengekangan kebebasan pers dan media. Dibredelnya harian Tempo, Detik dan Editor pada bulan Juli 1994 menjadi contoh nyata hadirnya sikap otoritarianisme Orde Baru. Pembredelan pada tahun 1994 ini merupakan pembredelan yang kedua bagi Tempo. Sebelumnya media ini pernah dibredel oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1982.
Pembredelan 1994 ibarat hujan, jika bukan badai dalam ekologi politik Indonesia secara menyeluruh. Sebelum dibredel pada 21 Juni 2004, Tempo menjadi majalah berita mingguan yang paling penting di Indonesia. Pemimpin Editornya adalah Gunawan Mohammad yang merupakan seorang panyair dan intelektual yang cukup terkemuka di Indonesia. Pada 1982 majalah Tempo pernah ditutup untuk sementara waktu, karena berani melaporkan situasi pemilu saat itu yang ricuh. Namun dua minggu kemudian, Tempo diizinkan kembali untuk terbit. Pemerintah Orde Baru memang selalu was-was terhadap Tempo, sehingga majalah ini selalu dalam pengawasan pemerintah. Majalah ini memang popular dengan independensinya yang tinggi dan juga keberaniannya dalam mengungkap fakta di lapangan. Selain itu kritikan- kritikan Tempo terhadap pemerintah di tuliskan dengan kata-kata yang pedas dan bombastis. Goenawan pernah menulis di majalah Tempo, bahwa kritik adalah bagian dari kerja jurnalisme. Motto Tempo yang terkenal adalah “ enak dibaca dan perlu”. Meskipun berani melawan pemerintah, namun tidak berarti Tempo bebas dari tekanan. Apalagi dalam hal menerbitkan sebuah berita yang menyangkut politik serta keburukan pemerintah, Tempo telah mendapatkanberkali-kali maendapatkan peringatan. Hingga akhirnya Tempo harus rela dibungkam dengan aksi pembredelan itu. Namun perjuangan Tempo tidak berhenti sampai disana. Pembredelan bukanlah akhir dari riwayat Tempo. Untuk tetap survive, ia harus menggunakan trik dan startegi.Salah satu trik dan strategi yang digunakan Tempo adalah yang pertama adalah mengganti kalimat aktif menjadi pasif dan yang kedua adalah stategi pinjam mulut. Semua strategi itu dilakukan Tempo untuk menjamin kelangsungannya sebagai media yang independen dan terbuka. Tekanan yang dating bertubi-tubi dari pemerintah tidak meluluhkan semangat Tempo untuk terus menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Setelah pembredelan 21 Juni 1994, wartawan Tempo aktif melakukan gerilya, seperti dengan mendirikan Tempo Interaktif atau mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada tahun 1995. Perjuangan ini membuktikan komitmen Tempo untuk menjunjung kebebasan pers yang terbelenggu ada pada zaman Orde Baru. Kemudian Tempo terbit kembali pada tanggal 6 Oktober 1998, setelah jatuhnya Orde Baru.
0 Komentar untuk "Orde Baru & Dampaknya"

Jangan lupa Komennya

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back To Top